Warga Berland meminta Panglima TNI buka dialog

keluarga purnawirawan juga warakawuri selama rt06/rw03 jalan kesatrian iii juga iv berland, kebon manggis, matraman, jakarta timur membayar panglima tni supaya membuka diskusi untuk menyelesaikan masalah rencana penggusuran paksa rumah mereka dengan direktorat zeni angkatan darat.

kami meminta panglima tni memusyawarahkan serta mencari Jalan keluar pasling baik bersama agar berbagai jumlah rumah negara selama lingkungan tni, khususnya kompleks berland, kata juru bicara penduduk donald tambunan di jakarta, selasa malam.

ia mengatakan, pada 14 mei 2013 hendak terserah menjadi hari berdarah terhadap sekitar 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 dalam komplek berland, matraman, jakarta timur.

karena, tutur dia, selama tanggal itu rumah mereka hendak digusur paksa oleh direktorat zeni angkatan darat (ditzi ad).

Informasi Lainnya:

disebutkan kiranya ditzi ad dalam 22 april 2013 dengan sekonyong-konyong tanpa melalui musyawarah ataupun dialog terlepas sebelumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan Salah satu (sp-1) tentang pengosongan properti kompleks berland dan dihuni sekitar 15.000 jiwa termasuk ke 30 orang janda pahlawan 1945 tersebut.

kompleks berland, tutur donald, adalah kompleks bersejarah selama mana sebelum kemerdekaan ri komplek itu dihuni dengan pasukan knil.

setelah kemerdekaan ri, ujarnya, pasukan pejuang 1945 dengan otomatis menghuni komplek perumahan itu.

menurut dia, tak ada gangguan tak terpengaruh yang dialami warga komplek berland hingga pada 22 april 2013 tni/ditzi ad menganggarkan surat pemberitahuan pengosongan (sp-1) yang mencari resah dan shock penduduk, termasuk 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 yang baru tersisa pada situ.

untuk itu, tutur dia, masyarakat berland yang juga tergabung pada aliansi para korban kebijakan penyelenggara negara (aprn) mengecam aksi sewenang-wenang dan dilakukan ditzi ad, sebab sp-1 dan dikeluarkan jelas-jelas melanggar hukum.

menurut undang-undang nomor 51/prp/1960 juga pasal 196 hir (herziene indsland reglement), katanya, dengan demikian yang bisa mengeluarkan izin penggusuran, pengosongan, pengusiran dan/atau pembongkaran properti hanyalah atas izin kepala daerah ataupun ketua pengadilan negeri.

karenanya, tutur dia, dijadikan penyelenggara negara seharusnya tni/ditzi ad juga patuh pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlakuk dengan nasional (positif), bukan hanya kepada ajaran internal mereka sendiri, makanya seolah-olah negara ini merupakan negara tni/ditzi ad, bukan negara hukum.

padahal, ujarnya, uud 1945 tegas mengatakan, indonesia merupakan negara hukum oleh karenanya mana ada pun dalam lembaga apa saja, harus tunduk juga patuh pada hukum.

oleh sebab tersebut, warga berland menyewa presiden ri cq. menteri keuangan cq. menteri pu cq. panglima tni agar secara segera melaksanakan berbagai persentasi dan atau sengketa rumah negara dengan nasional.

warga juga menyewa panglima tni untuk menindak dengan tegas oknum tni/ditzi ad yang menganggarkan sp-1, karena jelas-jelas melanggar hukum, tergolong melanggar uu tni nomor 34 tahun 2004.

selain itu, ujarnya, meminta panglima tni untuk memerintahkan direktur zeni ad untuk mencabut sp-1.