UU Kepolisian digugat ke MK

majelis panel mahkamah konstitusi (mk) menggelar sidang perdana pengujian pasal 35 uu nomor 2 mengenai kepolisian ri yang dimohonkan oleh benar warga bandung bernama sri royani.

sri royani mempersoalkan pasal itu karena beberapa penyidik dan menghentikan penyidikan kasusnya (sp3) dinyatakan melanggar kode etik oleh propam jawa barat, akan tetapi kasusnya yang di-sp3 itu tak mampu dibuka kembali.

kasus sangkaan pasal 372, pasal 378 kuhp (penipuan) yang aku dilaporkan ke polda jawa barat di-sp3 bukan didasarkan pasal 109 kuhap yang dianggap bukan tindak pidana, tak cukup bukti. angka saya dan di-sp3 didasarkan keberpihakan penyidik kepada terlapor, kata sri royani, selama sidang pemeriksaan pendahuluan selama jakarta, senin.

pasal 35 ayat (1) menyebutkan pelanggaran pada kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia dengan pejabat kepolisian republik indonesia diselesaikan dengan komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia .

Informasi Lainnya:

ayat (2) ketentuan perihal susunan organisasi juga tata kerja komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia diatur oleh keputusan kapolri.

royani mengaku sudah mengirimkan surat pengaduan pada kapolda Jabar dan jenis hukum polda Jabar dan menyarankan supaya mengajukan gugatan pra peradilan. disamping itu, pemohon serta mengirimkan surat aduan pada mabes polri dan polda Jabar dan ditindaklanjuti melalui memeriksa 5 orang penyidik dengan komite kode etik.