rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis premium bersubsidi, dinilai akan menyebabkan turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi pada yogyakarta, selasa, menungkapkan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) jenis premium, menyebabkan daya beli buruh terhadap bahan pemakaian pokok cenderung menurun.
menurut dia, apabila pemerintah menaikkan harga serta membatasi pasokan bbm bersubsidi, maka rentan terjadi inflasi, yang dalam akhirnya mengakibatkan harga produk-produk naik.
sehingga, kata dia, daya memakai buruh umumnya mampu menurun hingga 30 persen, sebab pada saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya mampu menggunakan daging, nanti tak mampu lagi, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, sehingga harga produk-produk naik, katanya.
sementara itu, berdasarkan dia, pilihan langkah dan hendak diupayakan pemerintah supaya mengimbangi kenaikan harga bbm melalui beberapa kompensasi, serta tidak menyerahkan dampak bagi kaum buruh.
langkah antisipasi yang direncanakan seperti menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras murah, dana web keluarga harapan (pkh), juga beasiswa bagi pelajar miskin tak mencakup kebutuhan buruh, sebab buruh tidak masuk kategori miskin, katanya.
sebelumnya, menteri energi serta sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat perihal kebijakan bbm bersama berbagai gubernur selama jakarta, selasa (16/4) 2012, menyatakan, dengan kenaikan harga bbm untuk kendaraan pribadi yang sudah akan diterapkan mulai mei 2013, maka penghematan subsidi bbm yang diperoleh bisa rp21 triliun.
ia juga menyatakan hampir semua gubernur telah menyetujui rencana opsi dan hendak diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut merupakan rp6.500 per liter supaya mobil plat hitam. bahkan, banyak pilihan gubernur dan minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut telah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm dan ingin diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm yang ketika ini salah sasaran.
pemerintah, papar dia, mau mempersiapkan kebijakan secara cermat supaya pelaksanaan pada lapangan berjalan lancar.